Bintek Pengelolaan Barang Daerah Untuk Sensus 2013

image

Dalam sambutannya Kepala Dinas PPAD, Herry Supangkat mengatakan, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jateng, menyatakan bahwa penyajian dan pengungkapan nilai aktiva tetap di dalam neraca LKPD Prov Jateng per 31 Desember 2011 memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal ini merupakan sesuatu yang harus kita syukuri bersama, karena berkat kerja keras bapak dan ibu selama ini tidak sia-sia, walaupun masih ada beberapa permasalahan yang harus kita tindaklanjuti diantaranya, kita harus bisa menunjukkan bahwa, data aset yang ada, secara fisik juga harus ada dan bisa dipertanggungjawabkan.

Terhadap aset tanah, berupa tanah yang belum diberi nilai perolehan maupun yang masih bernilai Rp.1 harus segera ditetapkan nilai perolehan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 17 tahun 2007 pada pasal 52 ayat 2, serta aset tetap tanah dan bangunan yang belum ada alamat, harus dilengkapi alamat yang jelas dan pencatatan luasan bagi tanah yang belun tercantum luasannya,” terangnya.

Kadinas mengatakan, melalui pelaksanaan Bintek ini saya sangat berharap, ke depan mampu menjawab segala permasalahan berkaitan pengelolaan Barang Milik Daerah secara berkesinambungan antara perencanaan dan pengadaan yang tepat, pencatatan yang akurat, pemberdayaan  dan pemanfaatan yang maksimal, pemeliharaan dan pengamanan yang baik dan benar.

Sementara itu dalam bintek tersebut selain narasumber dari DPPAD sendiri, juga mendatangkan beberapa narasumber dari luar seperti Kemendagri, Inspektorat Jateng, Kanwil IX DJKN Semarang, dan Undip. Kepala Bidang Fasda DPPAD, Wisnu Surya Bharata mengatakan, bintek kali ini dalam rangka persiapan pelaksanaan sensus tahun 2013.

Dia mengatakan, walaupun bidang aset sudah mendapat predikat WTP tetapi masih ada beberapa hal catatan yang segera kita tindak lanjuti bersama-sama antara DPPAD, Biro Keuangan, Inspektorat dan SKPD. Untuk itu diperlukan langkah-langkah pengamanan opini WTP berkaitan dengan aset tetap-dengan ditindaklanjuti Sensus Barang Daerah 2013.

Menurut Wisnu, sensus mengandung maksud untuk pengakuratan pencatatan seluruh barang inventaris yang dikuasai dan dimiliki Pemerintah Daerah. Sensus itu sendiri bertujuan untuk memperoleh data kekayaan daerah dalam bentuk barang-agar informasi menjadi lebih akurat bagi kegunaan pengelolaan barang daerah.

Asas sensus barang daerah meliputi asas seragam yakni semua SKPD seragam dalam melaksanakan sensus. Asas fleksibelitas yakni dapat dilaksanakan semua barang daerah tercatat dan mudah pelaksanaan oleh petugas. Asas efisien : hemat bahan, waktu, tenaga, dan biasa. Dan asas kontinuitas adalah data dasar dapat digunakan lebih lanjut.

Adapun barang yang disensus barang milik prov/kab/kota (termasuk barang yang dipisahkan perusda, badan pengelola, yayasan), barang milik desa, barang milik Negara (pemerintah pusat yang ada di daerah), barang milik departemen lain yang digunakan pemerintah daerah. (BRD-2)

 

 

 

 

Tue, 18 Sep 2012 @08:33


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 5+4+3

Copyright © 2014 SEPUTAR JATENG · All Rights Reserved